Jakarta –
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) angkat bicara soal adanya backing tambang ilegal. Soal dukungan terhadap penambangan liar baru-baru ini menjadi sorotan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Gibran sebelumnya sempat berbicara tentang keberadaan tulang belakang yang mengerikan. Hal ini menanggapi cuitan netizen yang mengeluhkan penambangan pasir ilegal di Klaten, Jawa Tengah. Tak lama kemudian, Ganjar pun angkat bicara soal masalah itu dan menyebut ada dukungan “besar” di sana.
Ketua Perhapi, Rizal Kasli mengatakan, keberadaan pendukung penambangan liar meluas. “Dukungan penambangan liar (PETI) memang marak di tambang-tambang tersebut,” ujarnya detikcomSelasa (29/11/2022).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Menurutnya, Gibran sepertinya sudah melihat dan merasakan sendiri keberadaan bek yang sulit diberantas. Sebab, ada orang-orang kuat di belakangnya.
“Kalaupun hanya harus lapor ke Presiden yang kebetulan bapaknya sendiri. Karena didukung orang-orang berkuasa, sulit untuk melawan,” ujarnya.
Dia mengatakan negara akan kehilangan pendapatan dari hasil alam karena tambang ilegal tidak memiliki dasar hukum untuk membayar pajak dan royalti. Penambangan liar tidak memiliki NPWP dan dokumen perizinan lainnya.
“Yang dikhawatirkan adalah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali karena tidak ada dokumen lingkungan dan di bidang keselamatan kerja,” terangnya.
Lagi-lagi, kata dia, backup adalah pihak yang memiliki kekuasaan. Ia mengatakan, momentum bersih-bersih yang dilakukan Irjen Pol juga bisa dimanfaatkan untuk menertibkan penambangan liar.
“Dukungan itu tentu dari mereka yang punya kekuasaan dan kewenangan sehingga sulit disentuh hukum dan secara nyata bisa dilihat di lapangan. Buktinya Wali Kota Solo sudah melihat dengan jelas. Momentum untuk membersihkan sehingga Kapolri sekarang harus bisa digunakan untuk mengontrol kasus-kasus kecil “Kalau pemerintah dan aparat penegak hukum mau melakukan itu,” terangnya.
(acd/gbr)
