Jakarta –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melaporkan target pelaksanaan reforma agraria kepada Komisi II DPR. Target pelaksanaan reforma agraria adalah 9 juta hektar.
Obyek tanah dalam reforma agraria terbagi menjadi dua. Pertama terkait pengukuhan aset 4,5 juta hektare, dan redistribusi lahan 4,5 juta hektare.
Dalam verifikasi aset, pemerintah menargetkan sertifikasi hak milik lahan transmigrasi seluas 0,6 juta hektare. Namun pencapaiannya hanya 126.945 hektar atau setara dengan 21,15%.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Sedangkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melebihi target yang ditetapkan. Sertifikasi tanah masyarakat secara sistematik telah mencapai 7,68 juta hektar (170,69%) dari target 3,9 juta hektar,
“Untuk pendaftaran tanah PTSL, target sertifikat tanah masyarakat adalah 3,8 juta hektare. Pencapaiannya mencapai 7,68 juta hektare atau 170,69%,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (21/11/2022).
Terkait redistribusi tanah termasuk bekas Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar dan tanah negara lainnya. Target yang ditetapkan adalah 0,4 juta hektar. Sedangkan pencapaiannya mencapai 1.186.855 hektar atau 296,71%.
Untuk pelepasan kawasan hutan, targetnya 4,1 juta hektare. Yang menjadi APL baru atau area penggunaan lainnya sebanyak 1.623.163. APL adalah kawasan di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan selain bidang kehutanan.
Sedangkan pencapaiannya hanya mencapai 333.133 ribu hektar. Jumlah ini setara dengan 8,13%.
“Masalahnya tanah APL itu jauh dari warga, tidak ada akses, bahkan kami tidak tahu di mana,” jelasnya.
(hons/hons)
