Jakarta –
Pemerintah berencana membagikan ratusan ribu beras atau pot pemasak nasi or penanak nasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menggunakan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita dan menghemat biaya memasak bagi masyarakat.
Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Niaga Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Edy Pratiknyo mengatakan, rencana pendistribusian rice cooker saat ini sedang dalam pembahasan.
“Ini baru pembahasan yang belum dipublikasikan tentang bantuan e-cooking atau penanak nasi elektrik,” ujar Edy dalam Forum Diskusi Umum, Jumat (25/11/2022).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Dalam paparannya disebutkan sebanyak 680.000 unit penanak nasi listrik (BPNL) akan disalurkan ke seluruh Indonesia melalui APBN 2023 Kementerian ESDM.
Selain itu, tidak diperlukan tambahan biaya paket listrik atau program sebesar Rp 500.000 per keluarga penerima (KPM). Penerima bantuan ini akan mengacu pada data Kementerian Sosial (Kemensos).
“Terkait bantuan program rice cooker yang rencananya akan disalurkan sebanyak 680 ribu unit rice cooker ke masyarakat, KPM lebih dulu yang merupakan kelompok penerima. Tentu referensinya ke data Kemensos,” jelas Edy.
Sasaran KPM untuk paket penanak nasi elektrik ini adalah kelompok rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA. Kemudian, di luar 450 VA dan 900 VA dikonfirmasi oleh kepala desa termasuk pengguna elpiji 3 kg. Kemudian, memiliki sistem kelistrikan yang handal, dimana berdasarkan survey PLN pelanggan 450VA dan 900VA mayoritas menggunakan LPG 3kg.
Selain itu, pemaparan juga menjelaskan manfaat dari program ini. Ia menjelaskan, kebutuhan elpiji untuk menanak nasi sebanyak 2,4 kg per bulan dengan biaya Rp 16.800 per bulan. Sedangkan konsumsi energi memasak nasi dengan penanak nasi listrik sebesar 19,80 kWh per bulan dengan biaya Rp 10.396 per bulan. Jadi, masak nasi dengan rice cooker hemat Rp6.404 sebulan.
Manfaat lain dari program penanak nasi 680 ribu berikutnya di tahun 2023 adalah penghematan subsidi sebesar Rp52,2 miliar, dimana total biaya pengadaannya sebesar Rp340 miliar. Kemudian, mengurangi jumlah elpiji sebesar 19,6 ribu ton, menghemat devisa US$ 26,88 juta dan meningkatkan konsumsi listrik sebesar 42,84 GWh atau setara dengan pembangkit listrik 54,74 MW.
(acd/hons)
