Jakarta –
Diketahui bahwa ‘perpeloncoan’ dan kasus bullying juga terjadi dalam pendidikan kedokteran. Kecuali mereka yang memiliki hubungan dengan profesor. Seperti memiliki kartu sakti, jalan untuk belajar di sekolah kedokteran jauh lebih lancar.
“Kalau dia punya hubungan keluarga, keponakan, itu keajaiban. Tidak akan terjadi apa-apa padanya, malah dia mendapat keistimewaan,” ujar (MK) detikcom Alkisah, pria yang saat itu baru saja menyelesaikan masa klinis dan praklinisnya di FKG, salah satu universitas di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi menyebut perlakuan khusus bagi siswa yang memiliki kartu sakti mempengaruhi penilaian. “Misalnya gigimu patah, maka saya tambal, tambal, itu paling bagus dan rapi. Tapi, kalau dosennya pusing, stress, ngambek, tambal pun tidak akan bisa,” ujarnya. dikatakan.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Beda ceritanya kalau (misal) saya keponakan dosen begini, profesor begini, dosen yang jadi dosennya sudah pulang, terus misal WA mau acc, difoto aja ( disederhanakan. ),” lanjut MK.
Keluhan seperti ini juga sampai ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di tengah riuh pro kontra RUU Omnibus Law Kesehatan. Dalam diskusi dengan dokter, Menkes terang-terangan membicarakan monopoli.
“Semakin baik, semakin tinggi, semakin pintar Anda sebagai orang tua, semakin tinggi peluang Anda untuk menjadi seorang ahli,” katanya dalam Forum Diskusi Ikatan Dokter Indonesia, disiarkan oleh @IDI Wil Riau, Minggu (27/11/2022). ).
Hal inilah yang menurutnya menghambat produksi dokter spesialis di Indonesia. Seleksinya tidak transparan sehingga membutuhkan rekomendasi bagi mahasiswa ‘non darah biru’.
Melalui reformasi UU Kesehatan, inilah yang ingin dikoreksi oleh Menkes. Akselerasi kemudian didorong tidak hanya melalui perguruan tinggi, tetapi juga basis rumah sakit untuk memangkas izin teknis agar bisa langsung praktek.
“Kita juga dengar banyak dokter yang komplain ke saya, minta rekomendasi termasuk dokter spesialis, saya tanya kenapa perlu rekomendasi? Mengapa tidak melakukan tes saja?” tanya Menteri Kesehatan.
Terus dijawab ‘Pak, kalau tesnya namanya darah biru pak, kalau misalkan ada anak profesor yang masuk, saya pasti kalah’, oh itu banyak, yaudah kalau gitu kita buka. Ada lebih banyak orang di rumah sakit,” jelasnya.
Reformasi ini diperlukan, kata Menkes, untuk menyelamatkan puluhan ribu nyawa yang tidak bisa diselamatkan setiap tahun karena kekurangan dokter spesialis. Kasus bayi yang lahir dengan kelainan jantung, misalnya, dilaporkan mencapai 50 ribu per tahun dan 40 persen di antaranya membutuhkan operasi, yakni sekitar 20 ribu.
“Sedangkan kapasitas kita 6.000. Sisanya bagaimana? Begini tanggapan seorang profesor jantung, ‘Itu seleksi alam pak,'” kata Menkes.
“Intinya, jumlah dokter spesialis ditambah, bahkan dampaknya pada pelayanan kesehatan, yang meninggal tidak sampai 20 ribu bayi, kok bisa ditanggung,” ujarnya.
SELANJUTNYA: Apa Kata IDI?
Simak Video “Serangkaian Pernyataan Kontroversial Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum”
[Gambas:Video 20detik]
