liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

Dear Pemprov DKI, Boleh Saja Terapin Jalan Berbayar tapi Adil Dong…

Dear Pemprov DKI, Boleh Saja Terapin Jalan Berbayar tapi Adil Dong...


Jakarta

Pemprov DKI Jakarta ingin menerapkan electronic road pricing (ERP) atau cara berbayar Tahun ini. Artikel ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Elektronik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menjelaskan, transportasi perkotaan dikenal dengan strategi push and boost.

Strategi Boost, misalnya, menyediakan angkutan umum, jalan khusus untuk pejalan kaki, dan jalur sepeda. Kemudian strategi push mendorong masyarakat atau memaksa masyarakat untuk berpindah menggunakan angkutan umum, misalnya seperti kebijakan ganjil genap dan 3 in 1.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Menurutnya, kebijakan ERP ini termasuk dalam push strategy, salah satu alat untuk mengendalikan masyarakat beralih ke angkutan umum. Kebijakan ini telah diterapkan di beberapa negara, misalnya Singapura, Inggris, dan Swedia. Menurut Djoko, salah satu strategi yang dapat dilakukan agar implementasi ERP dapat berjalan dengan baik adalah perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu.

“Kalau nanti perlu ada sosialisasi ya disarankan masuk 25, tapi jangan langsung ke 25, coba satu dulu, sambil pelan-pelan (bekerja), terus seperti itu,” kata Djoko kepada detikcomKamis (12/1/2023).

Djoko menambahkan angkutan umum di Jakarta cukup mendukung kebijakan tersebut. Sayangnya, angkutan umum ini belum masuk ke pemukiman warga. Menurutnya, akan lebih baik jika angkutan umum ini bisa masuk ke kawasan pemukiman.

Ia pun berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif. Pasalnya, uang yang didapat dari ERP ini bisa digunakan untuk keperluan pendukung lainnya.

“Harapan saya harus efektif karena sudah tidak sabar berurusan dengan orang lagi, nanti uangnya juga dapat uang tadi. Uangnya untuk apa? Perbaiki angkutan umum. Bisa seperti ini orang. (tarif) bisa lebih murah lagi ya enggak kenapa, legal,” ujarnya.

Bagaimana jika ERP tidak berfungsi? Periksa halaman berikutnya.