liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

DKI Mau Bikin Jalan Berbayar? Siapkan Dulu Angkutan Umumnya

DKI Mau Bikin Jalan Berbayar? Siapkan Dulu Angkutan Umumnya


Jakarta

Ceramah cara berbayar alias electronic road pricing (ERP) kembali mengemuka. Pemprov DKI Jakarta juga mengaku sedang membahas regulasi teknis untuk pengendalian lalu lintas jalan tol. Bahkan, sepeda motor juga akan dikenakan tarif ERP saat melintasi beberapa ruas jalan.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta sebelum mengimplementasikan ERP. Salah satunya adalah penyediaan layanan angkutan umum di sekitar kawasan atau koridor yang menerapkan jalan tol. Hal ini diungkapkan oleh Asosiasi Transportasi Indonesia (MTI) untuk Wilayah DKI Jakarta.

Angkutan umum harus memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas penduduk di wilayah di mana ERP diterapkan. Dalam memilih koridor jalan tol, Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk memilih kawasan yang angkutan umum tertata dengan baik.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

MTI juga menilai ERP dianggap sebagai kebijakan yang tidak berdiri sendiri, selain jalan tol harus ada penyediaan layanan angkutan umum yang mumpuni.

“Implementasi ERP perlu mengutamakan pelaksanaan di wilayah atau koridor yang dilayani oleh angkutan umum massal. Pelayanan angkutan umum di wilayah yang terkena ERP harus dapat memenuhi kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan wilayah yang dilayani. ,” tulis MTI dalam keterangannya, Kamis (19/1/2023).

MTI menegaskan, pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat melalui angkutan umum sebagai opsi untuk menggantikan kendaraan pribadi di daerah yang terdampak ERP merupakan hal yang harus dilakukan. Apalagi jika implementasi ERP memang dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan pribadi di suatu kawasan.

Di sisi lain, Akademisi Program Studi Teknik Sipil Soegijapranata Unika Djoko Setijowarno mengatakan bahwa ERP merupakan kebijakan yang sangat tidak populer. Dia menyatakan, mungkin kebijakan ini hanya akan didukung oleh mereka yang peduli terhadap transportasi dan lingkungan.

“Jadi mungkin hanya Gubernur yang tidak peduli popularitas yang berani melakukannya, atau kalau ada undang-undang yang mewajibkan Gubernur melakukannya,” kata Djoko dalam postingannya.

Bersambung ke halaman berikutnya.