Jakarta –
Bahasa daerah terancam punah karena tidak lagi digunakan oleh penuturnya dan tidak lagi diwariskan kepada generasi berikutnya (Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminudin Aziz). Dalam rangka melestarikan bahasa daerah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) mencanangkan Kebijakan Kebebasan Belajar Episode 17: Restorasi Bahasa Daerah. Salah satu program dasar tersebut adalah mengimplementasikan bahasa daerah dalam muatan lokal (mulok) di sekolah.
Setelah merevitalisasi 39 bahasa daerah di 13 provinsi pada tahun 2022, pada tahun 2023 Kemendikbud menargetkan merevitalisasi bahasa daerah di 17 provinsi. Agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara optimal, maka kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan perlu berjalan secara maksimal sejak awal, terutama antara Kemendikbud dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan.
Dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan perlu mengembangkan kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Daerah. Hal ini dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dan Balai Bahasa di Daerah. Pusat Bahasa Daerah berperan dalam pengembangan dan pembinaan Bahasa Daerah. Padahal, Pemerintah Daerah dan Balai Bahasa di Daerah perlu terus bersinergi dalam mensukseskan implementasi kebijakan Restorasi Bahasa Daerah.
Dengan masuknya Mulok Bahasa Daerah di sekolah-sekolah, Pemerintah Kabupaten juga perlu menyediakan sejumlah guru Bahasa Daerah untuk melayani dan mengajar di sekolah-sekolah. Artinya, Pemda harus merekrut untuk pengadaan Guru Bahasa Daerah. Tenaga pengajar tersebut tentunya harus memiliki kompetensi dalam mengajarkan bahasa daerah. Pada tahun-tahun sebelumnya, guru Bahasa Daerah tidak diikutsertakan dalam formasi penerimaan PPPK dan CPNS. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dan menyerahkan formasi PPPK dan CPNS tahun 2023 bagi tenaga pengajar Bahasa Daerah.
Selain masalah kurikulum dan SDM atau tenaga pengajar bahasa daerah, ketersediaan anggaran di daerah juga penting. Program kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di kabupaten menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mendukung pelaksanaan program kebijakan Revitalisasi Daerah, Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan sejumlah anggaran khusus untuk pengadaan tenaga pengajar.
Idealnya, kegiatan terkait program kebijakan Rehabilitasi Daerah telah dipertimbangkan dan direncanakan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah, khususnya 17 provinsi yang menjadi target pelaksanaan Rehabilitasi Daerah pada tahun 2023. Seharusnya kegiatan tersebut sudah masuk dalam Rancangan APBD Tahun 2023 untuk implementasi Kebijakan Rehabilitasi Bahasa daerah dapat berjalan optimal di 17 daerah sasaran.
Semoga dengan kerjasama yang baik antar stakeholder dalam hal penyediaan guru bahasa daerah, kedepannya akan banyak siswa yang fasih berbahasa daerah. Dengan demikian bahasa daerah dapat dilestarikan sebagai salah satu karakter bangsa Indonesia.
Sylvia Febrina
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Artikel ini adalah kiriman dari pembaca detikcom. Seluruh isi artikel menjadi tanggung jawab penulis. (Terima kasih – Editor)
Tonton Video “Game Terus Berubah Dengan LEGO”.
[Gambas:Video 20detik]
(bumi/bumi)
