liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

MyPertamina Dipakai buat Beli Solar Subsidi, Pertalite Kapan?

MyPertamina Dipakai buat Beli Solar Subsidi, Pertalite Kapan?

Jakarta

PT Pertamina (Persero) memulai uji coba pembelian solar bersubsidi menggunakan kode QR dari MyPertamina. Sedangkan rencana sebelumnya, pengguna BBM Pertalite juga akan diwajibkan mendaftar di MyPertamina.

Namun, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, hingga saat ini pembelian pertalite sementara tidak diwajibkan menggunakan MyPertamina. Hal itu disampaikan saat ditanya kapan Pertalite berencana juga menggunakan MyPertamina.

“Nah ini bukan (Pertalite),” katanya detikcomSabtu (12/3/2022).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Irto menjelaskan, terkait pertalite, pihaknya masih menunggu revisi Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kami masih menunggu revisi Perpres 191/2014,” lanjutnya.

Saat ini hanya pembelian solar bersubsidi saja yang diuji sehingga menggunakan kode QR dari MyPertamina. Uji coba ini masih terbatas pada 11 Kabupaten/Kota saja. Sedangkan kendaraan yang belum terdaftar tetap akan diservis. Hanya pembelian solar bersubsidi dibatasi sebanyak 40 liter per hari.

Sekedar informasi, memang sampai saat ini belum ada publikasi resmi terkait revisi Perpres RI No. 191 Tahun 2014. Sebelumnya, Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Patuan Alfon Simanjuntak. mengatakan, peninjauan kembali Keputusan Presiden tersebut sebenarnya sudah selesai.

“Jadi kami informasikan bahwa kajian Perpres sudah selesai, sehingga pengisian atau penyesuaian pengguna yang akan dikontrol sudah jelas. Kita tunggu saja keputusan selanjutnya,” ujar Alfon dalam acara diskusi Mencari Cara Menargetkan Subsidi BBM , dikutip CNBC, Rabu (31/8/2022).

Lebih lanjut, kata Alfonso, izin inisiatif merevisi aturan sudah ada di Kementerian BUMN. Untuk itu, pihaknya bersama Kementerian ESDM telah membentuk tim teknis untuk menyusun kajian tersebut dan telah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian.

(memiliki/fdl)