liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

Sri Mulyani Guyur Rp 4,7 T ke BPJS Ketenagakerjaan, Buat Apa Saja?

Sri Mulyani Guyur Rp 4,7 T ke BPJS Ketenagakerjaan, Buat Apa Saja?

Jakarta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana Rp 4,78 triliun untuk operasional BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.02/2022 yang ditandatangani Sri Mulyani pada 30 Desember 2022.

Asisten Deputi Humas BPJS Ketenagakerjaan, Budi Hananto mengatakan, dana PMK akan digunakan untuk operasional ratusan kantor cabang, terutama untuk keperluan kepesertaan.

“Kami memiliki 325 kantor yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Sehingga digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari khususnya kepesertaan dan pelayanan,” kata Budi, kepada media, di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/ 01/2022). . .

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, salah satunya mendekati berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, saat ini fokus BPJS Ketenagakerjaan sendiri adalah dengan menambah jumlah tenaga kerja tidak dibayar (BPU) atau tenaga kerja nonformal.

“Harus sosialisasi ke Gapoktan (Gapoktan), kelompok nelayan, penjualan, sosialisasi di lapangan. Kemudian misalnya perusahaan diminta diundang oleh HRD untuk memberikan perlindungan kepesertaan termasuk dana iklan walaupun jumlahnya tidak banyak. ,” jelasnya.

Di sisi lain, tegas Budi, dana ini berbeda dengan dana kelolaan atau dana jaminan sosial, untuk keperluan penyaluran peserta. Dari dana kelolaan tersebut, sekitar 4-10% juga diambil untuk kebutuhan operasional, sangat sedikit untuk operasional, sehingga pemerintah masih perlu menyediakan dana operasional.

“Dana operasional hanya persentase kecil, sekitar 10% dari dana kelolaan. Jadi selisih dana kelolaan dengan dana PMK,” ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, pada Desember 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.02/2022 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023.

Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2023. Dalam peraturan tersebut disebutkan pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp 4,78 triliun sebagai dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

“Jumlah nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp4.781.944.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah),” bunyi Pasal 2 ayat 2 .PMK dikutip Selasa (10/1/2023).

Tidak hanya itu, BP Jamsostek juga memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari 10% dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja sebelum menolak reorganisasi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan, 10% dari iuran program Jaminan Kematian sebelum ditolak. Reintegrasi Iuran Asuransi Kehilangan Ketenagakerjaan, 4,43% kontribusi program Jaminan Hari Tua, dan 4,43% kontribusi program Jaminan Pensiun.

Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa penetapan dana tersebut didasarkan pada kajian rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan.

Sementara itu, kapan BPJS Ketenagakerjaan bermaksud mengajukan usulan penukaran dana operasional atau persentase yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, usulan dapat dilakukan paling cepat minggu pertama bulan Juli 2023 dan paling lambat minggu pertama bulan September 2023.

(ed/ed)